SBY berBoedi Versi Quick Count


Hasil Quick Count SBY-Boediono Raih Suara di Atas 50 Persen

JAKARTA – Bila hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei akurat, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 ini akan tuntas dalam satu putaran saja. Pemenangnya adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Menurut hasil quick count itu, pasangan tersebut meraup suara di atas 50 persen.

Selain itu, masih menurut hasil tersebut, dominasi perolehan suara pasangan SBY-Boediono mendominasi hampir seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi.

”Pasangan SBY-Boediono sukses mendapatkan lebih dari 20 persen di setiap provinsi,” kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. di Jakarta kemarin (8/7). Padahal, tambah dia, UU Pilpres No.42/ 2008 hanya mensyaratkan minimal separonya atau 17 provinsi saja.

Menurut Denny, diperbolehkannya penggunaan KTP untuk memilih, seperti yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), justru menguntungkan SBY-Boediono. ”Karena secara langsung juga ikut memperluas potensi pemilih mereka,” ujarnya.

Dari hasil quick count LSI Denny J.A. di 2.000 TPS, SBY-Boediono unggul dengan 60,15 persen. Perolehan ini tidak beda jauh dengan temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani yang mendapati 60,85 persen memilih duet incumbent itu. Begitu juga hasil penghitungan cepat Cirus Surveyors Group, LP3ES, dan Metro TV.

Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menuturkan, SBY-Boediono memang berhasil memperoleh minimal 20 persen suara yang diperebutkan di semua provinsi. Bahkan, SBY-Boediono menjadi jawara di 30 provinsi. Kecuali Bali yang didominasi Megawati-Prabowo. Begitu juga Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang dimenangi Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.

”Hampir seluruh pemilih di Aceh ternyata ke SBY-Boediono. Jumlahnya 93 persen,” kata Burhan -sapaan Burhanuddin Muhtadi. Perolehan SBY juga mencolok di Sumatera Barat (80 persen), Sumatera Utara (72 persen), DKI Jakarta (71 persen), dan Lampung (69 persen).

Penghitungan cepat LSI itu dilakukan di 2.116 TPS. Tapi, dalam proses, ada petugas survei di 11 TPS di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang tidak bisa mengirimkan data karena ketiadaan sinyal telepon seluler. ”Jadi, total suara masuk 99,48 persen,” jelasnya. Toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini plus-minus 1 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen.

Burhan menuturkan, putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP untuk memilih menjadi kado demokrasi bagi seluruh rakyat. Keputusan MK itu, jelas dia, akan meningkatkan legitimasi pilpres. Sebab, protes terhadap pemilih yang tidak terdaftar di DPT sudah diakomodasi.

”Secara politis, keputusan MK itu menguntungkan SBY. Karena sekarang sejatinya tidak ada lagi alasan bagi lawan-lawan politik SBY untuk menjadikan kecurangan sebagai kambing hitam,” katanya.

Burhan menyebut, penggunaan KTP juga terbukti tidak mampu mengubah peta elektoral. Faktanya, ungkap dia, memang hanya sekitar 2,4 persen pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan boleh menggunakan KTP.

Kategori pemilih ini juga tidak bersifat diskriminatif ke salah satu pasangan calon saja. Melainkan terdistribusi secara proporsional ke seluruh pasangan calon. ”Semua kandidat sebenarnya sama-sama dirugikan oleh tidak profesionalnya KPU,” ujar Burhan.

Burhan menambahkan, sebagian besar swing voters yang jumlahnya mencapai 18,6 persen ternyata pada detik-detik terakhir menjatuhkan pilihan kepada Megawati Soekarnoputri-Prabowo.

Swing voter, jelas dia, memang sebutan bagi pemilih yang tidak ”die hard” atau terlalu partisan terhadap pasangan calon yang berlaga di pilpres atau tidak terikat dengan partai politik yang mendukung kandidat tertentu. ”Saya menduga sosok Prabowo yang menarik perhatian mereka,” katanya.

Di bagian lain, hingga pukul 20.00 tadi malam, capres SBY belum menerima ucapan selamat dari Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Meski demikian, SBY yakin semua pihak akan menerima hasil pilpres kemarin.

“Saya duga, semua pihak sedang menata hati dan pikiran masing-masing. Oleh karena itu, meskipun Pak Jusuf Kalla dan Bu Megawati belum sempat berkomunikasi dengan saya, saya yakin kita punya pikiran yang baik semua,” kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, kemarin (8/7).

SBY menegaskan, dirinya bersa­ma Jusuf Kalla masih mengemban tugas sebagai presiden dan wakil presiden hingga Oktober 2009. “Ini kontrak kami berdua, juga dengan para menteri. Tentu kami akan terus bekerja sama. Jadi, saya punya keyakinan, kami akan kembali berkomunikasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, masa (kerja) kabinet yang tinggal tiga bulan ini tetap akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntaskan program yang belum selesai. Di antaranya, menyelesaikan sejumlah RUU yang belum rampung serta berupaya mengurangi dam­pak krisis ekonomi dunia.

Mengenai tuduhan masih adanya kecurangan dalam pilpres kemarin, SBY meminta semua pihak berhati-hati dalam mengungkapkan hal itu. “Rakyat yang memiliki kedaulatan, mereka memilih di TPS masing-masing dengan trans­paran di seluruh Indonesia. Maka, hati-hati untuk mengatakan pemilu ini tidak transparan,” tuturnya. SBY berpendapat bahwa pil­pres kemarin berlangsung de­mokratis, transparan, dan aman.

Hingga tadi malam, tamu-tamu, terutama tim sukses dan pendukung SBY, terus berdatangan ke Puri Cikeas. Masyarakat umum juga banyak yang ingin memberikan ucapan selamat kepada SBY, namun belum bisa diterima. Ada pula beberapa orang yang mengaku sebagai tim relawan dan memaksa untuk masuk.

Tabulasi KPU lewat SMS

Selain mengandalkan penghitungan manual, KPU pada pilpres kali ini akan merilis hasil perolehan suara yang berasal dari tabulasi short message service (SMS) dari TPS-TPS se-Indonesia.

”Data ini langsung dari TPS, lalu di-SMS-kan ke pusat,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kepada wartawan di Jakarta kemarin (8/7).

Berbeda dengan tabulasi sebelumnya (pada pelaksanaan pemilu legislatif) yang menggunakan scanner, kali ini KPU memaksimalkan fasilitas seluler untuk mengirimkan data hasil penghitungan tiap TPS. Nomor handphone di setiap KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang digunakan untuk mengirimkan data tabulasi tidak sembarangan. ”Direkam oleh tim IT dan di-protect (dilindungi),” ujar Hafiz.

Anggota KPU Abdul Aziz menam­bahkan, tabulasi SMS tersebut tidak bisa mencakup seluruh TPS. Hanya sekitar 104 ribu TPS yang nomor ponselnya sudah teregistrasi. Contohnya, Maluku dan Sulawesi Selatan tidak melakukan registrasi. KPU tengah meminta konfirmasi KPU daerah tersebut terkait pengiriman hasil tabulasi. ”Jadi, fungsinya ini hanya memberikan informasi, bukan referensi saat penetapan,” kata Aziz. Penetapan tetap berpedoman kepada hitung manual KPU pada 22-24 Juli mendatang.

Seperti apa kerja tabulasi SMS itu? Aziz menjelaskan, setiap wilayah dan TPS memiliki kode khusus. Tim teknologi informasi (TI) KPU bekerja sama dengan IFES memiliki rekaman nomor-nomor handphone setiap petugas KPPS. Namun, hanya satu nomor ponsel yang bisa digunakan untuk mengirim. ”Itu memang rawan manipulasi. Namun, sebagai filter, kami meminta agar saat pengiriman petugas juga menyampaikan data DPT (daftar pemilih tetap) tiap TPS,” kata Aziz.

Pengamanan tidak cukup di situ. Aziz menyatakan, data SMS yang dikirim tiap-tiap TPS bisa dibuktikan direkap KPU kabupaten/kota. Setiap KPU kabupaten/kota wajib melakukan scanning formulir C1. ”Itu bukan untuk tabulasi, tapi un­tuk dokumen dan membuktikan bah­wa data yang dikirimkan saat SMS benar atau tidak,” terangnya.

Namun, kabar yang beredar me­ngatakan, data yang disampai­kan oleh KPU itu akan dirilis ha­nya sehari. Yakni, hingga pukul 00.00 WIB dini hari tadi. KPU tidak akan merilis data tabulasi SMS pada hari ini dan seterusnya. ”Yang pasti, sampai jumlah 104 ribu itu disampaikan. Setelah itu, selesai,” kata Husni Fahmi, koordinator tim TI KPU.

Antasari-Rani Gagal Nyontreng

Tersangka kasus pembunuhan mantan Direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnain, Antasari Azhar, kemarin (8/7) tidak bisa menggunakan hak pilih. Sebab, KPU tidak menyediakan TPS di Rutan Polda Metro Jaya. “Seharusnya, KPU bersikap proaktif melihat permasalahan tersebut. Jangan hanya karena terkait dengan kasus hukum, mereka (Antasari cs, Red) kehilangan hak pilih,” ujar pengacara Antasari, Juniver Girsang.

Menurut Juniver, seharusnya KPU bisa mengakomodasi segala permasalahan terkait dengan pemilu, termasuk para tahanan seperti Antasari yang tidak bisa keluar dari tahanan. “Itu merupakan hak konstitusi setiap warga. Seharusnya, hal tersebut tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Wah­yono mengatakan, pemungutan suara di tahanan Polda Metro Jaya terkendala persoalan teknis. Dia menegaskan bahwa pihaknya berulang-ulang menyurati KPU terkait dengan persoalan tersebut. Namun, jawaban KPU sama, yakni masalah teknis. “Itu masalahnya di KPU, teknis,” ungkap dia.

Di tempat terpisah, Rani Juliani, 23, istri ketiga Nasrudin juga ga­gal mencontreng. “Rani tadi (ke­marin, Red) pagi telepon, katanya mau mencontreng di rumah. Tapi, untuk kepastiannya, saya tidak tahu,” te­rang Ahmad, 35, suami Een Amalia, 29, kakak kandung Rani, kemarin. Selain itu, kedua orang tua mahasiswi STMIK Raharja tersebut, En­dang M. Hasan, 67, dan Kuswati, 60, juga dikabarkan tidak datang.

Hingga batas waktu pencontre­ngan usai, sekitar pukul 12.00, Ra­­ni dan kedua orang tuanya ti­dak muncul di TPS Kampung Kosong RT 01/04, Kelurahan Pa­nunggangan, Kecamatan Pi­nang, Kota Tangerang.(jawapos 9 Jul 09)

About ariwahono
karyawan ICCRI (Indonesian Coffe & Cocoa Research Institute) dulu sich pernah kul di perkebunan jember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: