Fatwa Rokok Haram


Amien Rais Tidak Setuju Fatwa Rokok Haram yang di Keluarkan PP Muhammadiyah

BANJARNEGARA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais mengaku terkejut atas fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Meski mengaku bukan ahli agama, dia menyatakan tidak ada penjelasan dalam Alquran dan hadis yang merupakan landasan hukum bagi umat Islam soal hukum haram terhadap rokok.

”Soal fatwa haram rokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah, jujur saya kaget. Kalau makruh, oke lah. Saya tidak sepakat kalau haram,” tegas Amien setelah mengisi pengajian menyongsong seabad Muhammadiyah di Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, kemarin (13/3).

Menurut dia, soal hukum, hendaknya umat merujuk pada dasarnya, yakni Alquran dan hadis, sehingga tidak sampai menghalalkan yang haram dalam menetapkan hukum. Begitu juga sebaliknya. Bahkan, dia mencontohkan hukum merokok di beberapa negara yang sudah menggunakan hukum Islam sekalipun.

”Dalam pandangan Alquran, tidak ada ayat-ayat yang mengharamkan orang merokok. Hanya, mungkin hukum ini hasil analisis manfaat dan mudarat oleh beberapa ulama karena keyakinannya bahwa merokok itu mungkin membawa penyakit, sehingga diharamkan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok melalui surat fatwa haram Nomor 6/SM/MTT/III/2010 pada Senin malam (8/3). Fatwa haram merokok dari PP Muhammadiyah tersebut merupakan revisi fatwa sebelumnya yang menyatakan rokok itu mubah.

Di tengah kontroversi fatwa rokok haram, beredar informasi dari situs http://www.tobaccocontrolgrants.org yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu di antara 14 penerima dana untuk program gerakan antirokok di Indonesia senilai USD 393.234 atau Rp 3,6 miliar. Dana yang dikucurkan dari donatur AS yang tergabung dalam Filantropis New York Bloomberg Initiative (BI) itu punya rentang program mulai November 2009 hingga Oktober 2011. Menurut uraian singkat dalam situs tersebut, program itu untuk mendanai konsensus atau ijmak tentang larangan merokok dalam bentuk fatwa.

Dalam situs itu disebutkan, selain Muhammadiyah, Lembaga Demografi FE UI (LDFEUI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menerima aliran dana tersebut. LDFEUI menerima dua kali, masing-masing USD 280.755 dan USD 40.654, sedangkan YLKI (menerima) USD 454.480. Komnas Perlindungan Anak (KPA) juga mendapatkan bantuan USD 210.974  sampai Mei 2010 mendatang. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pun mendapatkan dana bantuan USD 228.224 sampai Februari 2011.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, organisasinya tidak pernah menerima dana sedikit pun dari lembaga asing maupun dalam negeri dalam mengeluarkan fatwa haram rokok. ”Wah, saya tidak tahu ada isu itu. Saya tahunya dari Mas nih. Kalau memang Muhammadiyah menerima uang, pasti saya selaku ketua harus mengetahui hal tersebut,” kata Din kepada Indopos (Jawa Pos Group), Jumat (12/3).

Menurut Din, fatwa rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah adalah hasil kesimpulan  anggota Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. “Rokok memang menjadi permasalahan yang panjang bagi umat Islam. Kalau dulu, kami memang menyatakan bahwa rokok itu mubah atau lebih banyak kerugiannya. Nah, jika sekarang teman-teman di majelis tarjih mengeluarkan fatwa haram, tentu perubahan itu ada alasannya,” paparnya.

Meski demikian, Din menyatakan bahwa fatwa haram tersebut bukanlah putusan resmi Muhammadiyah. “Di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis tarjih, yakni yang membahas masalah keagamaan. Di dalam majelis tersebut, ada tiga produk yang dihasilkan, yakni wacana, fatwa, dan putusan. Jadi, kalau masih bersifat fatwa, berarti (itu) bukan putusan resmi organisasi,” jelasnya.

Untuk menjadikan sebuah putusan organisasi, lanjutnya, berbagai fatwa yang ada tersebut akan dibawa majelis tarjih untuk dibahas di dalam Munas Muhammadiyah, yakni pada April mendatang. “Kalau memang fatwa rokok ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas menjadi putusan organisasi, maka (fatwa itu) harus dibawa dan dibahas di munas nanti,” terangnya. (Jawa Pos 14 Maret 2010)

Rokok

Cigarette

Dalam hal jumlah perokok, Indonesia kini menduduki peringkat ke 3 dunia yang terbanyak, setelah China dan India. Beberapa tahun yang lalu sebuah survei menyatakan jumlah perokok kita 65 juta, tetapi kini mungkin sudah mencapai angka 100 juta. Itu yang perokok aktif. Sedang yang pasif, orang disekitar perokok yang bukan perokok, tetapi terpaksa “ikut merokok” karena menghisap asapnya? Tentu jauh lebih besar lagi, karena di negeri kita ini peringatan larangan merokok di area tertentu, hanya sebatas tulisan yang ditempel dimana-mana, dan yang jelas menjadi rejeki untuk para pembuat stiker atau papan reklame ! Perilaku mematuhi larangan umum, atau etika umum, belum atau tidak menjadi kebudayaan kebanyakan dari kita. Orang baru mau mematuhi larangan umum tadi, kalau ada tindakan represif terhadap pelanggar aturan itu. Lihat saja aturan “dilarang membuang sampah sembarangan”, rambu-rambu lalu lintas yang seenaknya dilanggar karena: “tidak ada polisi, kok”.

Contoh paling aktual adalah Peraturan daerah DKI Jakarta tentang larangan merokok ditempat-tempat tertentu, apakah membuat orang Jakarta yang benar-benar perokok patuh pada aturan itu? Silahkan melihat disekitar anda.

Itulah, mengapa negeri kita ini dapat dikatakan, menjadi “sorga” bagi penghisap “racun nikotin”, tapi “neraka” bagi yang tidak suka merokok !

Bagi produsen rokok, baik yang tingkat multi nasional, raksasa nasional, maupun gurem nasional, Indonesia adalah “the last heaven / sorga terakhir”. Betapa tidak. Ketika Negara lain membatasi produk-produk tembakau dengan berbagai aturan, sehingga secara drastis menurunkan profit para produsen rokok dan terpaksa menggulung tikar pabriknya, Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya untuk masuknya investasi dibidang racun ini, demi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja….

Amerika Serikat sudah menerapkan berbagai aturan ketat pembatasan produk tembakau dengan pembatasan impor, pembatasan kandungan tar/nikotin sampai batas minimal, dan terakhir Presiden Obama menanda tangani Undang -Undang: Family Smoking Protection and Tobacco Control Act, yang membuat AS dapat menghemat anggaran untuk mengatasi penyakit akibat tembakau yang setahun mencapai 100 milyard USD, dan mencegah bertambahnya 1000 remaja penjadi pecandu nikotin tiap harinya.

Apa yang terjadi di Indonesia dengan produk hokum pembatasan rokokya?

Justru hampir terjadi skandal nasional dibidang pembuatan Undang-Undang, ketika naskah Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan sidang Paripurna DPR, dan tinggal ditandatangani Presiden untuk kemudian diumumkan di Lembaran Negara, ada 1 ayat yang sangat vital yang menyebutkan :” tembakau adalah termasuk bahan yang aditif ( membuat ketergantungan ) hilang dari naskah. Dan kejadian ini ditanggapi oleh Sekretaris Jendral DPR dengan enteng : “itu hanya soal tehnis…” Tidak tertutup kemungkinan, bahwa dalam kasus ini terlibat uang dalam jumlah besar untuk membuat “kesalahan tehnis” itu. Yang berkepentingan dengan perluasan pemasaran produk tembakau tentu punya uang banyak, dan bukankah sudah terbukti di sidang Pengadilan Korupsi, bahwa penggelontoran uang illegal untuk membuat Undang-Undang sesuai yang dikehendaki pemesan itu memang benar adanya?

Strategi expansi produsen rokok untuk meluaskan pemasaran “racun”-nya, akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan dengan iklan-iklan mereka di berbagai media publik, baik media cetak, elektronik maupun sponsorship yang melibatkan anak-anak dan remaja, seperti olahraga dan acara-acara musik/kesenian. Iklan-iklan megah, yang menggambarkan merokok itu identik dengan “kejantanan”, “pemberani” “modern” dan sebagainya, menggelitik kaum muda, remaja, bahkan anak-anak untuk “mencoba” dan kemudian……. “kecanduan”.

Produsen rokok dengan iklan yang mentargetkan remaja dan bahkan anak-anak, adalah menyiapkan “regenerasi” perokok, bilamana yang tua-tua telah berangkat ke alam baka, sudah siap penerusnya, yang lebih banyak.

Perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika para remaja tidak merokok, industri rokok akan bangkrut, karena berarti tidak ada generasi penerus.


T
ujuan itu sudah kelihatan hasilnya, sebagaimana banyak data dan fakta yang dipaparkan berbagai survey, yang menyimpulkan usia perokok muda semakin banyak.

Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada tahun 2004 populasi perokok pada usia anak-anak cukup tinggi, yakni perokok aktif pada usia 13-15 tahun sebanyak 26,8 persen dan pada usia 5-9 tahun sebanyak 2,8 persen. Berapa tahun 2009?

Dari hasil survei yang pernah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, ternyata 99,7 persen anak-anak terpapar iklan rokok di televisi, 87 persen dari iklan rokok yang terpajang di luar ruang, serta 76,2 persen remaja terpengaruh iklan rokok di koran dan majalah. Sekitar 62,2 persen remaja memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, 51,6 persen remaja dapat menyebutkan lebih dari tiga slogan iklan rokok, dan 50 persen remaja perokok merasa dirinya lebih percaya diri seperti yang dicitrakan iklan rokok. Bukankah pemandangan yang terlalu sering kita saksikan, sekelompok anak-anak berbaju seragam sekolah putih abu-abu atau putih biru, yang bergerombol atau naik angkot dengan nikmatnya menghisap rokok?

Komnas Perlindungan Anak mengatakan, legalisasi iklan dan promosi rokok dengan PP No 19/2003 melanggar hak-hak anak. Jika situasi iklan makin mengepung remaja seperti sekarang ini, tak ada alasan lagi, solusinya adalah total ban/ pelarangan total/boikot total.. Tetapi gugatan Komnas dan LSM lain yang peduli ancaman iklan rokok, telah ditolak oleh MAHKAMAH KONSTITUSI (!) pada bulan September 2009 lalu, dengan alasan : Negara tidak bisa membatasi suatu perusahaan untuk mempromosikan produknya. Keputusan ini dapat dinilai hanya semata-mata kesimpulan legal formal saja, tanpa memperhatikan kepentingan umum, terutama tentang menjaga dari ancaman kesehatan, khususnya bagi generasi bangsa yang akan datang. Padahal hukum dibuat untuk melindungi kepentingan umum !

Pemerintah kita memang berketetapan memberi kelonggaran bagi produsen rokok, dengan alasan : menampung tenaga kerja (Catatan IDI (Ikatan Dokter Indonesia tenaga kerja di industri rokok hanya 1% dari seluruh pekerja), melindungi petani tembakau agar terjamin pemasarannya, memberi pemasukan uang ke Negara ( target cukai tahun 2010 hanya: 57 trilyun dari kira-kira 1500 trilyun pemasukan Negara. Cukai itupun termasuk cukai alcohol dan barang lainnya)

Untuk lebih melindungi produsen dan perokoknya, pemerintah Indonesia  belum juga mau meratifikasi Konvensi Antirokok atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yaitu suatu hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau. Konvensi ini telah disepakati secara aklamasi dalam sidang WHO tahun 2003. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC.

WHO memperkenalkan paket intervensi kebijakan efektif pengendalian tembakau yaitu:

1. meningkatkan pajak dan harga produk tembakau, 2. melarang iklan, promosi dan sponsor rokok, 3. perlindungan dari paparan asap rokok, 4. peringatan bahaya tembakau, 5. pertolongan pada yang ingin berhenti rokok, dan 6. memonitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahan.

Industri rokok di Indonesia mendapat berbagai kemudahan dibanding rekannya di negara lain. Cukai yang dikenakan paling rendah; hanya 35% ( mau dinaikkan?), sedang dinegara lain banyak yang sudah mengenakan cukai 75%, pembatasan kandungan tar/nikotin tidak ada, sedangkan negara lain ditentukan sampai batas minimal. Sehingga rokok produk negeri kita yang di export keluar negeri harus mematuhi ketentuan di negeri tujuan export, jadi produknya lain daripada yang dijual didalam negeri.

Bayangkan berapa pengangguran yang akan tercipta dari hulu sampai hilir akibat berhentinya industry rokok dlm negeri?

About ariwahono
karyawan ICCRI (Indonesian Coffe & Cocoa Research Institute) dulu sich pernah kul di perkebunan jember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: